JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro membantah pernyataan mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno yang menyebut bahwa pemerintah mengontrol Badan Pusat Statistik ( BPS) soal data kemiskinan dan pengangguran. Bambang mengatakan, data-data yang digunakan BPS mengunakan metode yang sudah teruji dan berpatokan pada metode internasional. "Itu sama sekali enggak benar. BPS punya undang-undang yang menunjukkan independensi mereka," ujar Bambang di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Jumat (31/8/2018). Diketahui, BPS merupakan lembaga di bawah binaan Bappenas. Bambang pun membantah bahwa pemerintah mengintervensi BPS untuk mengeluarkan data tertentu. Ia mengatakan, kredibilitas dari suatu lembaga statistik sangat tergantung pada independensinya. "Sebagai pembinanya saya tidak pernah melakukan intervensi, menitip apa pun. Jadi sama sekali enggak benar," kata Bambang. Bahkan, pemerintah baru mengetahui hasil penelitian BPS satu jam sebelum diumumkan kepada publik. Oleh karena itu, pemerintah mustahil bisa mengutak atik data tersebut. Sebelumnya, Sandiaga menuding pemerintah ikut campur mengontrol data-data di BPS terkait kemisikinan dan pengangguran. Pengontrolan data itu, kata dia, membuat tingkat kemiskinan dan pengangguran seolah-olah turun, padahal berbeda dengan kenyataan di lapangan. "Kalau saya melihat, tentunya wajar pemerintah menyampaikan pencapaian-pencapaiannya. Tentu dengan data yang mereka kontrol," kata Sandiaga. Sandiaga juga mempertanyakan patokan garis kemiskinan yang ditetapkan, yakni Rp 401.220 per kapita per bulan, atau sekitar Rp 13.374 per hari. "Apa realistis orang di zaman sekarang bisa hidup dengan Rp 13.000 per hari?" kata Sandiaga. Adapun mengenai tingkat pengangguran yang menurun, Sandiaga juga menegaskan bahwa hitung-hitungan BPS masih mentah. BPS mencatat terjadi penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dari Februari 2017 sebesar 5,33 persen jadi 5,13 persen pada Februari 2018. Namun Sandiaga menilai, BPS hanya mengukur tingkat pengangguran terbuka tanpa melihat kualitas pekerjaannya. Menurut Sandiaga, banyak anak muda lulusan diploma dan sarjana yang terpaksa bekerja tidak sesuai dengan bidang dan kemampuannya. "Job-nya ada tetapi tak berkualitas," kata dia. Sandiaga percaya data yang dimilikinya lebih terukur karena berdasarkan keluhan langsung dari masyarakat saat ia dan timnya berkunjung di berbagai daerah. Sandiaga pun berjanji akan memperbaiki keadaan ini apabila ia dan Prabowo Subianto berhasil memenangi Pilpres 2019.
Artikel ini telah tayang di
Kompas.com dengan judul "Dituding Ikut Campur Soal Data Kemiskinan, Ini Penjelasan Bappenas",
https://ekonomi.kompas.com/read/2018/08/31/150122826/dituding-ikut-campur-soal-data-kemiskinan-ini-penjelasan-bappenas.
Penulis : Ambaranie Nadia Kemala Movanita
Editor : Sakina Rakhma Diah Setiawan
JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro membantah pernyataan mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno yang menyebut bahwa pemerintah mengontrol Badan Pusat Statistik ( BPS) soal data kemiskinan dan pengangguran. Bambang mengatakan, data-data yang digunakan BPS mengunakan metode yang sudah teruji dan berpatokan pada metode internasional. "Itu sama sekali enggak benar. BPS punya undang-undang yang menunjukkan independensi mereka," ujar Bambang di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Jumat (31/8/2018). Diketahui, BPS merupakan lembaga di bawah binaan Bappenas. Bambang pun membantah bahwa pemerintah mengintervensi BPS untuk mengeluarkan data tertentu. Ia mengatakan, kredibilitas dari suatu lembaga statistik sangat tergantung pada independensinya. "Sebagai pembinanya saya tidak pernah melakukan intervensi, menitip apa pun. Jadi sama sekali enggak benar," kata Bambang. Bahkan, pemerintah baru mengetahui hasil penelitian BPS satu jam sebelum diumumkan kepada publik. Oleh karena itu, pemerintah mustahil bisa mengutak atik data tersebut. Sebelumnya, Sandiaga menuding pemerintah ikut campur mengontrol data-data di BPS terkait kemisikinan dan pengangguran. Pengontrolan data itu, kata dia, membuat tingkat kemiskinan dan pengangguran seolah-olah turun, padahal berbeda dengan kenyataan di lapangan. "Kalau saya melihat, tentunya wajar pemerintah menyampaikan pencapaian-pencapaiannya. Tentu dengan data yang mereka kontrol," kata Sandiaga. Sandiaga juga mempertanyakan patokan garis kemiskinan yang ditetapkan, yakni Rp 401.220 per kapita per bulan, atau sekitar Rp 13.374 per hari. "Apa realistis orang di zaman sekarang bisa hidup dengan Rp 13.000 per hari?" kata Sandiaga. Adapun mengenai tingkat pengangguran yang menurun, Sandiaga juga menegaskan bahwa hitung-hitungan BPS masih mentah. BPS mencatat terjadi penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dari Februari 2017 sebesar 5,33 persen jadi 5,13 persen pada Februari 2018. Namun Sandiaga menilai, BPS hanya mengukur tingkat pengangguran terbuka tanpa melihat kualitas pekerjaannya. Menurut Sandiaga, banyak anak muda lulusan diploma dan sarjana yang terpaksa bekerja tidak sesuai dengan bidang dan kemampuannya. "Job-nya ada tetapi tak berkualitas," kata dia. Sandiaga percaya data yang dimilikinya lebih terukur karena berdasarkan keluhan langsung dari masyarakat saat ia dan timnya berkunjung di berbagai daerah. Sandiaga pun berjanji akan memperbaiki keadaan ini apabila ia dan Prabowo Subianto berhasil memenangi Pilpres 2019.
Artikel ini telah tayang di
Kompas.com dengan judul "Dituding Ikut Campur Soal Data Kemiskinan, Ini Penjelasan Bappenas",
https://ekonomi.kompas.com/read/2018/08/31/150122826/dituding-ikut-campur-soal-data-kemiskinan-ini-penjelasan-bappenas.
Penulis : Ambaranie Nadia Kemala Movanita
Editor : Sakina Rakhma Diah Setiawan
Pada Hari Selasa, 21 Februari 2023, Bappeda Prov. Sultra menyelenggarakan Forum Konsultrasi Publik Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan Rancangan Awal Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 yang bertempat di Hotel Claro Kendari.
Kegiatan ini bertujuan untuk mendiskusikan Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan Rancangan Awal Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024.
Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Bappeda Prov. Sultra (J. Robert), Sekretaris Daerah Prov. Sultra (Asrun Lio), Pimpinan Instansi Vertikal lingkup Prov. Sultra, Kepala Bappeda Kab/Kota di Prov. Sultra, Kepala OPD/Biro Lingkup Pemprov. Sultra, Akademisi, Lembaga Donor dan NGO.
Kegiatan diawali oleh Laporan Kepala Bappeda Prov. Sultra (J. Robert), Lalu dilanjutkan Sambutan sekaligus Pembukaan oleh Sekretarsi Daerah Prov. Sultra (Asrun Lio).
Kemudian dilanjutkan pemaparan materi oleh Kepala Bapenda Prov. Sultra mengenai Strategi Peningkatan PAD dan Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2024-2026, yang dimana salah satu upaya yang dilakukan yaitu pelayanan dan konsultasi pajak daerah.
Lalu dilanjutkan pemaparan materi oleh Kepala Bappeda Prov. Sultra (J. Robert) mengenai RANCANGAN AKHIR KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2023-2026 DAN RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2024 yang dimana terdapat 4 Prioritas Pembangunan Daerah pada Tahun 2024 yaitu, Pembangunan Manusia yang Unggul dan Kompetitif, Kesejahteraan Masyarakat yang lebih baik, Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan dan Tata Kelola Pemerintahan yang baik.
Kemudian dilanjutkan paparan oleh dari Perwakilan Bank Indonesia mengenai KONDISI PEREKONOMIAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA, yang dimana Kondisi Inflasi provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2022 lebih tinggi dibandingan tahun sebelumnya. Tingkat inflasi pada tahun 2022 mencapai 0,75. Ada beberapa komoditas yang memberi andil pada kondisi tersebut.
dan Paparan terakhir oleh Perwakilan dari Akademisi mengenai STRATEGI PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH BERBASIS SUMBER DAYA ALAM, yang dimana Sektor utama perekonomian daerah Provinsi sulawesi Tenggara, Sektor kategori A, B, F dan G merupakan leading sector PDRB Sulawesi Tenggara, berkontribusi di atas 10% pertahun.Terjadi tren penurunan share sektor pertanian dan pertambangan dalam kurun waktu 2010-2021; berbeda dengan sektor konstruksi dan perdagangan dan reparasi yang cenderung meningkat. Selama tahun 2010-2021 terdapat 4 sektor yang mengalami peningkatan antara lain sektor Industri pengolahan, Transportasi dan pergudangan, Administrasi pemerintahan serta Jasa Pendidikan.
Lalu di tutup dengan sesi diskusi antara peserta dan pemateri dan penandatanganan berita acara kegiatan.
