Skip to main content
foto: Plt Kepala Bappeda saat memberikan sambutan

Sosialisasi Membangun Pemahaman Tujuan Berkelanjutan (TPB) Sustainable Development Goals (SDG’s)

Plt. Kepala Bappeda Prov. Sultra memberikan sambutannya

Sebagai salah satu bentuk amanah dari Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang diterbitkan pada tanggal 4 Juli 2017, Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara mengadakan Sosialisasi Membangun Pemahaman Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDG’s) di Plaza In Hotel Kendari, Kamis 04 Juli 2019. 

Acara sosialisasi ini dibuka oleh Plt. Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara Bapak Ir. J. Robert, MTP. Yang dihadiri oleh Organisasi Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/kota se-Sulawesi Tenggara sebagai pelaksana aksi SDG’s di Daerah. 

Dalam sambutannya, Kepala Bappeda menjelaskan bahwa setelah berakhirnya periode Millennium Development Goals (MDGs) pada tahun 2015 yang merupakan kesepakatan suluruh anggota PBB mengenai sebuah paket arah pembangunan global terkait isu-isu yang sangat mendasar seperti Kemiskinan, Pendidikan, Gender, Kesehatan dan lingkungan ternyata indikator-indikator yang telah di sepakati belum dapat dicapai secara jelas di akhir tahun MDGs. Sehingga pada tahun 2015 kembali PBB secara resmi mengesahkan SDG’s sebagai kesepakatan pembangunan global yang merupakan kelanjutan dari MDGs. Sebagai tindak lanjut keseriusan pemerintah Untuk pencapai indikator-indikator TPB tersebut, telah di keluarkan Perpres 56 tahun 2017 dan Permendagri nomor 86 tahun 2017 yang memuat isu TPB . Peraturan tersebut secara jelas mengamanatkan integrasi indikator SDGs ke dalam dokumen perencanaan pembangunan RPJMD. 

"pasca MDGs tahun 2015, ternyata masi begitu banyak hal yang perlu diupayakan untuk mencapai indikator-indikator tujuan pembangunan berkelanjutan. Pencapaian Indikator-indikator TPB dapat kita capai bersama dengan mengintegrasikan indikator TPB ke dokumen RPJMD kita, hal tersebut telah diamanahkan dalam permendagri 86 tahun 2017 yang mengatur cara penyusunan RPJMD bahwa salah satu isu yang menjadi perhatian adalah indikator TPB tersebut dan kami sampaikan bahwa RPJMD kita Sulawesi Tenggara telah terintegrasi dengan TPB yang akan menjadi payung hukum dalam menjalankan kegiatan termaksud untuk memobilisasi anggran  yang secara konsekuen akan dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD)" jelasnya. 

Kepala Bappeda juga dalam sambutanya mengharapkan agar indikator TPB juga dapat diselaraskan dengan dokumen RPJMD Kabupaten/kota agar indikator yang telah menjadi kesepakatan kita semua dapat dicapai bersama baik dilevel nasional, provinsi maupun kabupaten/kota. 
"kami harapkan apa yang telah dilakukan oleh provinsi dapat diikuti teman-teman kabupaten kota tentunya dengan melihat kesempatan kesempatan secara nasional untuk diintegrasikan ke dokumen RPJMD daerah dan teman-teman kabupaten kota yang ingin meninjau kembali atau melakukan penyelarasan kami di provinsi siap untuk memfasilitasi" harapnya

 

Bidang Fisik dan Prasarana

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.