Skip to main content
sambutan gubernur sultra pada acara musrenbang

Hasil Musrembang Banyak Soal Infrastruktur, Kepala Bappeda Sultra : Pemkab Harus Kreatif

KENDARIPOS.CO.ID —Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang) tingkat provinsi tuntas digelar tiga hari pada pekan lalu. Bappeda Sultra, sebagai leading sektor perumus program pembangunan sudah mengumpulkan beberapa usulan prioritas dari daerah. Rata-rata soal keinginan percepatan infrastruktur publik, baik itu jalan, jembatan, drainase termasuk irigasi. Semua usulan di level kabupaten/kota itu kini akan dikaji sesuai dengan anggaran dan juga Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah. Tak ada garansi bahwa semua usulan itu pasti terpenuhi karena bakal dilihat soal prioritas dan kecukupan anggaran. “Tapi harapan kami, Pemkab dan Pemkot itu tidak hanya mengandalkan APBD atau APBN, harus bisa lebih kreatif,” pinta Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sultra, Nasir Andi Baso, akhir pekan lalu. Nasir mengungkapkan sistim anggaran pusat saat ini semakin ketat. Buktinya, di tahun sebelumnya, pemerintah di daerah kelabakan karena terjadinya pemotongan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang sangat signifikan. Kondisi itu bisa jadi kembali terjadi di tahun ini. “Mulai tahun ini pembangunan infrastruktur daerah tidak boleh lagi bertumpu pada APBD maupun APBN,” ungkapnya. Lebih lanjut dia menambahkan, meskipun sudah ada program yang disetujui oleh pemerintah pusat pada tahun berjalan, belum tentu anggarannya cair 100 persen. Mantan Pj Bupati Buton Utara itu mencontohkan, bila semua program, anggarannya 100 miliar, belum pasti cair dengan jumlah itu karena melihat kondisi keuangan pusat dan capaian kinerja daerah itu juga. Olehnya itu, para kepala daerah dituntut kratif mengelola anggaran. Misalnya dalam pembangunan infrastruktur bisa melibatkan pihak pengusaha. “Katakanlah mau bangun pelabuhan, bisa dengan pengusaha, tidak harus menunggu APBD semuanya,” sambungnya. Masih kata Nasir, tahun jni kriteria DAK maupun Dana Insentif Daerah (DID) juga disempurnakan. Jika sebelumnya, hanya melihat Opini BPK atas LKPD, minimal WTP atau ketepatan waktu penetapan dan realisasi APBD, maka mulai tahun ini kriteria itu bertambah. “Kesehatan fiskal, dan kinerja layanan publik, untuk tahun lalu Allhamdulilah pertumbuhan ekonomi kita baik, itu artinya serapan anggaran kita baik, karena kita di Sultra ini pertumbuhan ekonomi kita masih sangat dipengaruhi oleh belanja pemerintah,” lanjutnya. (ely)

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.